Menyoal Keadilan Sosial: Siapa yang Diuntungkan dari Subsidi Mobil Listrik?

Menyoal Keadilan Sosial: Siapa yang Diuntungkan dari Subsidi Mobil Listrik? Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia gencar mendorong adopsi kendaraan listrik (electric vehicle/EV) sebagai bagian dari komitmen transisi energi dan pengurangan emisi karbon. Salah satu kebijakan andalannya adalah program subsidi mobil listrik, berupa insentif fiskal, keringanan pajak, hingga bantuan langsung kepada pembeli kendaraan listrik. Namun, di balik upaya ini, muncul pertanyaan krusial yang patut dikaji secara kritis: apakah kebijakan subsidi ini adil secara sosial? Siapa sebenarnya yang paling diuntungkan?

Subsidi dan Tujuan Transisi Energi

Subsidi mobil listrik di Indonesia bertujuan untuk mempercepat peralihan dari kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan ramah lingkungan, mengurangi emisi gas rumah kaca, serta menciptakan industri otomotif masa depan. Bentuk-bentuk insentif yang diberikan antara lain:

• Potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga 10% untuk mobil listrik buatan dalam negeri.

• Subsidi langsung senilai puluhan juta rupiah untuk pembelian mobil dan motor listrik tertentu.

• Pembebasan Bea Masuk dan PPnBM untuk mobil listrik impor dan komponen baterai.

• Dukungan kredit ramah lingkungan dari bank BUMN.

Kebijakan ini terlihat pro-lingkungan dan pro-pembangunan, namun siapa sebenarnya yang menikmati manfaat paling besar?

Harga Mobil Listrik Masih Mahal: Tidak Ramah untuk Mayoritas

Fakta menunjukkan bahwa mayoritas mobil listrik yang beredar di Indonesia masih tergolong mahal, dengan harga mulai dari Rp 250 juta hingga lebih dari Rp 1 miliar. Meskipun subsidi dapat mengurangi harga jual, kendaraan listrik tetap tidak terjangkau oleh mayoritas penduduk Indonesia yang berpenghasilan menengah ke bawah.

Berdasarkan data BPS tahun 2023, penghasilan rata-rata rumah tangga per bulan berada di kisaran Rp 5 juta. Dengan daya beli tersebut, mobil listrik tetap menjadi barang mewah. Artinya, subsidi yang diberikan negara justru dinikmati oleh masyarakat kelas menengah atas yang sudah memiliki daya beli tinggi, bukan oleh mereka yang lebih membutuhkan.

Hal ini menciptakan ketimpangan dalam alokasi dana publik, di mana anggaran negara digunakan untuk mensubsidi barang konsumsi golongan mampu, bukan untuk layanan publik dasar seperti pendidikan, transportasi umum, atau infrastruktur energi bersih di desa-desa.

Korporasi dan Produsen Otomotif Juga Diuntungkan

Selain konsumen individual kelas atas, penerima manfaat terbesar dari subsidi mobil listrik adalah korporasi otomotif, baik dalam negeri maupun asing. Dengan adanya berbagai kemudahan dan insentif fiskal, produsen mobil listrik bisa mengurangi biaya produksi, memperbesar margin keuntungan, dan meningkatkan penjualan.

Perusahaan seperti Hyundai, Wuling, hingga produsen asal Tiongkok dan Korea Selatan kini berlomba mengekspansi pasar Indonesia karena adanya subsidi dan dukungan pemerintah. Namun, keuntungan dari ekspansi ini belum sepenuhnya dikembalikan ke dalam negeri, karena banyak dari mereka yang masih mengimpor komponen penting seperti baterai dan sistem kontrol dari luar negeri.

Selain itu, kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja lokal dan transfer teknologi masih terbatas. Tanpa kewajiban kandungan lokal (TKDN) yang ketat, industri lokal hanya menjadi tukang perakitan, bukan pemilik teknologi.

Pertanyaan Etis: Subsidi untuk Siapa?

Penggunaan dana publik untuk mensubsidi mobil listrik menimbulkan pertanyaan etis dan kebijakan: apakah keadilan sosial tercermin dalam kebijakan ini? Jika dana miliaran hingga triliunan rupiah dialokasikan untuk kendaraan pribadi berteknologi tinggi yang hanya bisa dibeli oleh segelintir orang, maka ada ketimpangan mendasar dalam tujuan kebijakan.

Bandingkan dengan potensi dampak subsidi jika dialokasikan untuk:

• Elektrifikasi angkutan umum seperti bus listrik, yang bisa melayani ribuan penumpang setiap hari.

• Subsidi motor listrik murah untuk pelaku UMKM, ojek daring, dan masyarakat kelas pekerja.

• Pemasangan panel surya di sekolah atau desa tertinggal, yang memberikan manfaat langsung bagi komunitas miskin.

• Infrastruktur SPKLU di luar Jawa, untuk mendekatkan akses EV ke seluruh lapisan masyarakat.

Dengan kata lain, subsidi saat ini masih lebih berwatak konsumtif daripada transformatif. Ia mendorong adopsi EV oleh individu berdaya beli tinggi, bukan menciptakan transformasi sistem transportasi yang inklusif.

Transportasi Publik: Solusi yang Lebih Inklusif

Kendaraan listrik pribadi memang memiliki peran, tetapi bukan satu-satunya jawaban dalam dekarbonisasi transportasi. Studi global menunjukkan bahwa elektrifikasi transportasi publik seperti bus, kereta, dan angkutan massal jauh lebih efisien secara energi dan berdampak luas secara sosial.

Subsidi yang diarahkan ke transportasi publik listrik akan menciptakan dampak ganda: pengurangan emisi dan pemerataan akses mobilitas. Misalnya, subsidi untuk elektrifikasi armada Transjakarta atau Trans Semarang tidak hanya mengurangi emisi, tetapi juga meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan daya saing transportasi umum.

Oleh karena itu, redistribusi insentif dari mobil listrik pribadi ke angkutan umum listrik adalah strategi yang lebih adil dan berdampak luas.

Rekomendasi Kebijakan untuk Keadilan Sosial

Agar kebijakan subsidi EV di Indonesia lebih adil dan berkelanjutan, berikut beberapa rekomendasi konkret:

1. Penerapan subsidi bertingkat berdasarkan penghasilan — Seperti skema progressive subsidy, di mana konsumen dengan penghasilan lebih tinggi mendapat subsidi lebih kecil, atau bahkan tidak sama sekali.

2. Fokus pada subsidi motor listrik murah — Khususnya untuk masyarakat menengah bawah dan pekerja informal yang paling terdampak oleh harga BBM dan polusi.

3. Insentif untuk elektrifikasi angkutan umum — Termasuk bus kota, angkot, dan kendaraan operasional pemerintah yang melayani masyarakat luas.

4. Penguatan industri lokal — Dengan mewajibkan TKDN tinggi dan transfer teknologi bagi produsen yang menerima insentif pemerintah.

5. Monitoring dan evaluasi penerima manfaat subsidi — Untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan subsidi tepat sasaran.

Penutup: Transisi Energi Harus Inklusif

Mobil listrik memang bagian penting dari masa depan transportasi bersih, tetapi tidak boleh menjadi alat baru ketimpangan sosial. Ketika kebijakan publik seperti subsidi hanya menguntungkan segelintir pihak, maka tujuan besar seperti keadilan iklim dan inklusivitas sosial tidak akan tercapai.

Pemerintah perlu menyadari bahwa keadilan sosial bukan pelengkap transisi energi—melainkan syarat utamanya. Tanpa keberpihakan yang jelas kepada rakyat banyak, transisi ini akan berubah menjadi ironi: bersih untuk lingkungan, tetapi kotor secara etika.