Reformasi birokrasi merupakan agenda penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan melayani. Namun, keberhasilan reformasi birokrasi tidak bisa hanya bergantung pada satu institusi. Mengingat kompleksitas persoalan birokrasi di Indonesia, kolaborasi antar lembaga menjadi kunci utama untuk …
Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengatur dan mengelola sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam …
Medan, 7 Agustus 2025 – Universitas Medan Area (UMA) melalui Biro Penjaminan Mutu dan Informasi Digital (BPMID) menggelar Rapat Koordinasi Gugus Jaminan Mutu (GJM) dan Gugus Kendali Mutu (GKM) di Convention Hall Lantai 1, Gedung Biro Rektor Kampus I UMA. Kegiatan …
Strategi penerapan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong perubahan signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu inovasi penting yang banyak diterapkan di berbagai negara, termasuk Indonesia, adalah e-government. Konsep ini merujuk pada pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas layanan publik, …
Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu syarat penting dalam menciptakan pemerintahan yang efektif, bersih, dan demokratis. Prinsip-prinsip good governance antara lain transparansi, akuntabilitas, efektivitas, keadilan, serta partisipasi publik. Dari semua prinsip tersebut, partisipasi publik memegang …
Rektor Universitas Medan Area (UMA) menghadiri Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) Indonesia 2025 yang berlangsung di Sasana Budaya Ganesa ITB, Bandung, pada 7–9 Agustus 2025. KSTI 2025 merupakan forum berskala nasional yang mempertemukan para pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, …
Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) merupakan fondasi bagi terciptanya negara yang adil, sejahtera, dan demokratis. Transparansi dan akuntabilitas menjadi dua prinsip utama yang harus diwujudkan agar masyarakat dapat percaya pada penyelenggaraan negara. Di era digital, peluang untuk membangun …
Wabah penyakit menular maupun bencana kesehatan, seperti pandemi COVID-19, demam berdarah, atau kasus gizi buruk, selalu menimbulkan kepanikan masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, komunikasi krisis berperan penting sebagai sarana untuk menyampaikan informasi yang akurat, membangun kepercayaan publik, dan mengarahkan perilaku …
