Kenaikan Harga Pangan dan Energi: Faktor Utama Pendorong Inflasi Nasional

Kenaikan harga pangan dan energi terus menjadi pendorong utama inflasi nasional di Indonesia. Meskipun secara tahunan inflasi masih berada dalam target Bank Indonesia (BI), tekanan harga yang berasal dari sektor ini memiliki efek domino terhadap biaya hidup masyarakat dan struktur ekonomi nasional. Artikel ini menguraikan latar belakang, faktor penyebab, data terkini, dampak sosial-ekonomi, serta pandangan para pakar terkait kebijakan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas harga.
1. Kondisi Inflasi Terkini
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi tahunan (year-on-year) Indonesia pada September 2025 mencapai 2,65%, naik dari 2,31% pada Agustus. Komponen yang paling berkontribusi terhadap kenaikan tersebut adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau, diikuti oleh kelompok energi dan transportasi. Inflasi inti tetap stabil di sekitar 1,8%, menandakan bahwa tekanan harga sebagian besar berasal dari faktor non-inti atau harga bergejolak (volatile food) dan harga diatur pemerintah (administered prices).
Menurut laporan Bank Indonesia, inflasi pangan bergejolak (volatile food inflation) pada kuartal III tahun 2025 meningkat akibat kenaikan harga beras, cabai, dan daging ayam, sementara inflasi energi didorong oleh penyesuaian tarif listrik nonsubsidi dan harga bahan bakar yang mengikuti harga minyak dunia.
2. Mengapa Harga Pangan Naik?
a. Gangguan Pasokan dan Produksi
Para peneliti di Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mencatat bahwa curah hujan tinggi, perubahan iklim, serta keterlambatan distribusi pasokan dari sentra produksi menjadi penyebab utama kenaikan harga beras dan bahan pokok lainnya. Indonesia masih sangat bergantung pada hasil panen lokal, sehingga penurunan produksi di satu wilayah dapat segera berdampak nasional.
Selain itu, biaya logistik dan transportasi antardaerah yang tinggi memperburuk situasi. Ketergantungan terhadap pelabuhan dan jalur darat tertentu menyebabkan distribusi pangan menjadi tidak efisien.
b. Keterbatasan Stok dan Kebijakan Impor
Ketika pasokan domestik menurun, kebijakan impor sering kali menjadi opsi. Namun, menurut ekonom senior UI, Fithra Faisal, kebijakan impor yang terlambat atau tidak tepat waktu justru memperparah fluktuasi harga. “Impor beras seharusnya dilakukan secara terencana, bukan reaktif terhadap kenaikan harga di pasar,” ujarnya.
c. Kenaikan Harga Pupuk dan Energi
Harga energi dunia yang meningkat juga berdampak pada biaya produksi pertanian. Pupuk dan bahan bakar untuk irigasi maupun transportasi hasil panen menjadi lebih mahal. Akibatnya, harga jual produk pertanian naik secara alami di tingkat konsumen.
3. Lonjakan Harga Energi dan Dampaknya
a. Kenaikan Harga Minyak Dunia
Sejak pertengahan 2024, harga minyak dunia bergerak naik akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan penurunan produksi oleh negara anggota OPEC+. Harga minyak mentah sempat menembus USD 95 per barel pada awal 2025. Kondisi ini memaksa pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM nonsubsidi untuk mengurangi beban fiskal subsidi energi.
Dampaknya langsung terasa pada biaya transportasi, logistik, dan produksi industri, yang kemudian menular ke harga barang konsumsi lainnya.
b. Penyesuaian Tarif Listrik dan Gas
Pemerintah juga menyesuaikan tarif listrik bagi pelanggan nonsubsidi mulai pertengahan 2025, mengikuti tren harga energi global. Walaupun penyesuaian ini hanya berlaku untuk sebagian kelompok, efeknya terhadap inflasi cukup signifikan, terutama pada sektor industri kecil dan menengah yang bergantung pada energi listrik dan gas.
4. Dampak Terhadap Daya Beli Masyarakat
a. Konsumsi Rumah Tangga Melemah
Menurut laporan Lembaga Demografi FEB UI, kenaikan harga pangan dan energi menggerus daya beli masyarakat berpendapatan menengah ke bawah. Rumah tangga mengalokasikan kembali anggaran dari kebutuhan sekunder (seperti pendidikan dan rekreasi) untuk memenuhi kebutuhan pangan dan energi dasar.
Data Survei Konsumen BI menunjukkan bahwa indeks ekspektasi pengeluaran rumah tangga menurun pada kuartal III 2025, menandakan masyarakat lebih berhati-hati dalam belanja akibat meningkatnya biaya hidup.
b. Peningkatan Risiko Kemiskinan
Kenaikan harga pangan pokok, terutama beras, sangat berdampak pada kelompok masyarakat miskin. Berdasarkan analisis SMERU Research Institute, setiap kenaikan harga beras sebesar 10% dapat meningkatkan angka kemiskinan nasional hingga 0,4%. Oleh karena itu, stabilitas harga beras memiliki pengaruh langsung terhadap kesejahteraan nasional.
5. Respons dan Kebijakan Pemerintah
a. Operasi Pasar dan Cadangan Pangan
Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Perum Bulog gencar melakukan operasi pasar beras, gula, dan minyak goreng untuk menahan lonjakan harga. Pemerintah juga meningkatkan distribusi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ke daerah-daerah dengan inflasi pangan tinggi.
Namun, menurut pengamat pertanian Dwi Andreas Santosa, langkah ini bersifat jangka pendek. “Kebijakan distribusi memang bisa menekan harga sesaat, tapi tanpa reformasi produksi dan logistik, tekanan inflasi akan berulang,” ujarnya.
b. Subsidi dan Bantuan Langsung
Pemerintah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) pangan dan energi untuk rumah tangga miskin guna menjaga daya beli. Meskipun efektif dalam jangka pendek, para pakar memperingatkan bahwa subsidi perlu diarahkan secara tepat sasaran agar tidak membebani APBN dan menciptakan ketergantungan fiskal.
c. Diversifikasi Energi dan Ketahanan Pangan
Dalam jangka panjang, strategi pemerintah mencakup pengembangan energi terbarukan dan ketahanan pangan berbasis daerah. Pengembangan bioenergi, solar rooftop, serta pertanian modern dianggap sebagai solusi struktural untuk mengurangi ketergantungan terhadap fluktuasi global.
6. Pandangan Pakar dan Rekomendasi
Para pakar ekonomi menekankan pentingnya sinergi kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil.
Menurut Josua Pardede (ekonom Bank Permata), inflasi yang didorong oleh pangan dan energi tidak bisa hanya diatasi dengan kenaikan suku bunga. “Kebijakan struktural seperti perbaikan rantai pasok dan efisiensi distribusi jauh lebih efektif menekan inflasi bergejolak,” jelasnya.
Sementara itu, Indef merekomendasikan tiga langkah strategis:
- Pemetaan stok dan distribusi pangan berbasis digital agar pemerintah dapat merespons cepat gangguan pasokan.
- Stabilisasi harga energi melalui diversifikasi sumber energi domestik seperti gas alam dan biofuel.
- Insentif bagi petani dan produsen energi lokal untuk meningkatkan pasokan tanpa bergantung pada impor.
7. Kesimpulan
Kenaikan harga pangan dan energi merupakan faktor paling dominan dalam mendorong inflasi nasional Indonesia. Meski secara makro inflasi masih dalam batas kendali, dampak sosial-ekonominya terasa nyata di masyarakat — terutama bagi rumah tangga berpendapatan rendah.
Kebijakan jangka pendek seperti operasi pasar dan bantuan sosial perlu diimbangi dengan reformasi struktural di sektor produksi, logistik, dan energi. Tanpa langkah komprehensif, Indonesia akan terus menghadapi siklus berulang di mana kenaikan harga pangan dan energi menjadi sumber utama tekanan inflasi setiap tahun.
