Resesi Ekonomi : Dampak dan Pencegahannya

Pada artikel sebelumnya kita telah membahas Apa itu resesi ekonomi dan penyebabnya, pada artikel kali ini kita akan membahas Dampak dan Pencegahan dari Resesi Ekonomi.

Dampak Resesi Ekonomi

Resesi jelas bukan keadaan yang menguntungkan bagi perekonomian. Saat terjadi keterpurukan ekonomi, hal itu berdampak pada hampir semua jenis usaha, baik besar maupun kecil.

Tambahkan ke kondisi kredit yang semakin ketat ini, di mana permintaan atau aplikasi dikurangi atau diperlambat, menyebabkan kekhawatiran umum, ketidakpastian, dan kecemasan. Resesi ekonomi itu sendiri tidak hanya memengaruhi pemerintah, tetapi juga bisnis dan kehidupan individu. Berikut penjelasannya:

1. Dampak resesi terhadap pemerintahan

Efek yang paling mencolok adalah bertambahnya pengangguran. Setelah itu, pemerintah harus segera mencari solusi untuk mengakhiri resesi dan membuka kembali lapangan kerja untuk menyerap tenaga kerja.

Selain itu, obligasi pemerintah meningkat tajam, karena pemerintah setiap negara tentu membutuhkan dana yang cukup untuk membiayai berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan pembangunan negara.

Aliran pajak pemerintah dan pendapatan bukan pajak juga sangat rendah, karena pekerja menerima lebih sedikit pendapatan selama resesi, sehingga pemerintah menerima lebih sedikit pajak pendapatan dan pajak real estat yang lebih rendah, sehingga pendapatan dari jual beli real estat ini mengurangi belanja publik. . cenderung lebih rendah, yang juga berarti penerimaan PPN lebih rendah.

Selain itu, pembangunan harus terus dilakukan di berbagai bidang pengelolaan, termasuk menjamin kesejahteraan rakyat. Hal ini kemudian menyebabkan pengeluaran pemerintah yang dibayarkan untuk kesejahteraan rakyat, seperti tunjangan sosial atau bansos, subsidi, dll. Penurunan pendapatan pajak dan peningkatan tunjangan sosial telah menyebabkan defisit anggaran dan utang nasional yang terus meningkat.

2. Dampak resesi terhadap bisnis

Bisnis sangat mungkin bangkrut karena resesi. Hal ini di picu oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi yang buruk, penurunan sumber daya riil, credit crunch, jatuhnya harga aset berbasis utang dan lain-lain. Ketika bisnis gagal, pendapatan perusahaan turun drastis.

Ketika pendapatan turun, itu memicu efek domino dalam kehidupan finansial para pekerja. Karyawan yang terkena PHK akan kehilangan seluruh pendapatannya.

Pada saat yang sama, karyawan yang mengalami penurunan upah kehilangan sebagian penghasilannya. Penurunan pendapatan tersebut kemudian berimbas pada penurunan daya beli masyarakat.

Mereka yang terkena PHK merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya. Di saat daya beli masyarakat melemah, perusahaan kurang mampu meningkatkan penjualan. Kondisi ini membahayakan kelancaran arus kas.

Terutama dalam resesi, orang pasti lebih peduli dengan uang mereka. Akibatnya, permintaan barang dan jasa menurun. Tentu saja, permintaan yang lebih lemah juga mengurangi laba perusahaan. Bahkan jika tidak ada permintaan sama sekali, perusahaan menghadapi kerugian besar dan kebangkrutan. 

Dalam perang harga, perusahaan kemudian bergantung pada pangsa pasar, mereka membuat harga besar-besaran untuk menarik konsumen agar membeli, yang tentu berdampak pada turunnya laba.

Penurunan profitabilitas kemudian memaksa perusahaan untuk merampingkan area bisnis yang tidak menguntungkan dan mengurangi biaya operasi. Untuk memotongnya, tidak jarang perusahaan memotong upah pekerja atau menghentikan hak-hak kerjanya.

3. Dampak resesi terhadap pekerja

Resesi memang melanda para pekerja, yakni pemutusan hubungan kerja, membuat mereka menganggur dan kehilangan penghasilan utama, padahal pengangguran ini juga menjadi penghidupan dirinya dan keluarganya di masa depan.

Masalah pengangguran itu sendiri tidak hanya mempengaruhi ekonomi tetapi juga kehidupan sosial. Tingginya angka pengangguran sendiri merupakan salah satu faktor penyebab ketidakstabilan sosial yang berujung pada vandalisme dan keresahan di masyarakat. Bahkan, pengangguran massal juga dapat mengancam tatanan sosial kehidupan berbangsa dan bernegara.

Langkah-langkah untuk mencegah resesi

Pasalnya, Indonesia tengah berjuang agar tidak terjerumus ke dalam resesi ekonomi sementara beberapa negara lain seperti Singapura dan Korea Selatan sudah memasuki resesi. 

1. Pengeluaran publik yang sangat besar

Pemerintah berencana membelanjakan banyak uang dalam menghadapi resesi untuk meningkatkan permintaan domestik dan mendorong bisnis untuk berinvestasi. Dengan demikian, kontraksi perekonomian akibat efek domino Covid-19 dapat di mitigasi.

Pengeluaran pemerintah sendiri merupakan salah satu pengungkit yang digunakan untuk menghidupkan kembali perekonomian di saat krisis akibat pandemi Covid-19 melanda. Anggaran pendapatan dan belanja pemerintah Indonesia sendiri hanya menyumbang sekitar 14,5% dari PDB negara.

2. Bantuan UMKM

UKM menjadi salah satu industri yang paling terpukul akibat pandemi Covid-19. Pemerintah kemudian menyiapkan berbagai program untuk mengembalikan sektor ini ke jalur yang benar. Dia sebelumnya menerbitkan pedoman restrukturisasi dan subsidi bunga pinjaman untuk UKM.

Kelompok kerja “Revitalisasi dan Transformasi Ekonomi” kemudian juga menyiapkan dua program lainnya, yakni dukungan UMKM produktif dan pinjaman berbunga rendah. Program beasiswa ini sebagai hibah dan bukan pinjaman.

Bantuan ini harus digunakan tidak hanya untuk kehidupan sehari-hari, tetapi juga untuk memulai bisnis. Program ini menargetkan hingga 12 juta UKM. Selain itu, bantuan ini juga menyasar beberapa program pinjaman berbunga rendah yang ditujukan bagi para pengusaha, khususnya yang terkena PHK, dan pemilik rumah. Program ini dirancang terintegrasi dengan utilitas UMKM produktif.

3. Penempatan Dana di Perbankan dan Penjaminan Kredit Modal Kerja untuk Korporasi

Upaya pemerintah lainnya untuk menghidupkan kembali perekonomian termasuk menginvestasikan dana di bank. Kemudian bank menyalurkan dana tersebut dalam skala yang cukup besar.

Selain itu, sehubungan dengan pemulihan ekonomi, pemerintah mencanangkan berbagai program penjaminan negara untuk usaha padat karya. Industri perbankan kemudian menandatangani kontrak penjaminan, terutama pada industri padat karya dengan jumlah tenaga kerja yang banyak. Jaminan permodalan ini bertujuan bagi para pengusaha dalam dunia usaha yang menjalankan usaha ekspor padat karya dengan jumlah karyawan minimal 300 orang. Pengusaha yang dijamin tidak termasuk dalam kategori perusahaan negara dan UKM, atau dalam daftar kasus hukum dan klaim pailit, dan mereka telah melaksanakan pinjaman sebelum pandemi Covid-19.

Jumlah tambahan modal pinjaman itu sendiri bernilai 10,1 triliun rubel. Skema penjaminan memberikan bagian penjaminan sebesar 60 persen dari pinjaman, tetapi pada sektor prioritas bagian penjaminan mencapai 80 persen dari pinjaman.

Selain itu, negara membayar 100 persen dari biaya jaminan untuk pinjaman modal kerja hingga 300 miliar rubel dan 50 persen untuk pinjaman dengan jumlah maksimum 300 hingga 1 triliun rubel. Program penjaminan dijadwalkan berjalan hingga akhir tahun 2021 dan diharapkan mampu menjamin kredit modal kerja yang disalurkan perbankan hingga total Rp 100 triliun.