Apa sih Untungnya Aturan IMEI Ponsel?

Aturan registrasi International Mobile Equipment Identity (IMEI) tidak sekadar buat membatasi penggunaan ponsel ilegal.

Analis Kebijakan pakar Madya, Direktorat Standardisasi PPI Kementerian Komunikasi serta Informatika Nur besar Said mengatakan penerapan hukum IMEI ponsel berpotensi menambah pendapatan negara sekitar Rp2,8 triliun per tahun.

“Manfaat pengelolaan IMEI berpotensi mempertinggi pendapatan negara sekitar sebanyak Rp2,8 triliun per tahun dari peredaran ponsel ilegal,” pungkasnya di program ‘Quo Vadis Pengendalian IMEI?’, pada Jakarta, Rabu (23/11).

Beliau menyebutkan industri pada negeri sudah tumbuh, terutama HKT (ponsel, komputer genggam, dan personal komputer tablet). menggunakan demikian hal ini perlu dilindungi dari distorsi.

Perangkat yang masuk ke pada negeri wajib sesuai jalur. pada 15 September 2020 sistem pendaftaran IMEI mulai beroperasi penuh.

Aturan itu termaktub pada Peraturan Menteri Komunikasi serta Informatika No. 1 Tahun 2020 perihal Pengendalian Perangkat Telekomunikasi yang Terhubung dengan Jaringan Seluler melalui IMEI.

Permen itu pula mewajibkan penumpang buat mendaftarkan ponsel yang dibeli dari luar negeri.

Lewat data yg dipaparkan besar , peningkatan pendapatan negara berasal bea masuk perlahan tumbuh. pada 2019 pendapatan negara mencapai Rp722 miliar.

Baca juga : Pesawat Orion Artemis 1 Dekati Bulan, ke Mana Lagi?

Pada 2020, pendapatan negara berasal bea masuk mencapai Rp1,6 triliun. pada 2021 angkanya naik lagi menjadi Rp2,3 triliun.

“Di tahun 2022 ini memang belum dihitung karena masih November. tapi data Juni 2022, pendapatan negara dari bea masuk sudah lebih berasal Rp2,3 triliun, melebihi pada periode 2021,” tuturnya.

Akbar mengatakan laba berasal regulasi IMEI ponsel disebut mampu membantu industri perangkat handphone pada negeri menjadi terlindungi, karena tidak ada perbedaan asal Hp selundupan.

“Produksi Hp dalam negeri juga stabil,” lanjut beliau.

Sedangkan pada sisi masyarakat, dia menilai aturan IMEI diklaim mampu memberi proteksi dari penggunaan perangkat telekomunikasi yg tidak memenuhi persyaratan teknis.

Selain itu, regulasi jua mampu mencegah serta mengurangi sirkulasi HP ilegal yang masuk ke Indonesia.

“Kepastian perlindungan konsumen buat menekan sirkulasi ponsel ilegal sekitar mencapai 10 juta ponsel per tahun atau lebih kurang 20 %,” tandas akbar.