Kuliah Umum Peran DPD Dalam Pembentukan Undang-Undang
Kegiatan kuliah umum ini di adakan di gedung Hj. Siti Mariani Harahap, Kampus I Universitas Medan Area, kegiatan di laksanakan pada pukul 08.00 WIB. Dalam kegiatan kuliah umum ini, Bapak Ir. AA. La Nyalla Mahmud Mattalitti didampingi oleh Senator asal Sumatera Utara (Sumut), Dedi Iskandar Batubara, M. Nuh, Faisal Amri dan Senator asal Aceh Fachrul Razi. Selain itu hadir juga Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin dan Kabiro Setpim DPD RI, Sanherif Hutagaol.
Serta juga hadir Rektor Universitas Medan Area Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc dan para wakil rektor, dan Direktur Pascasarjana Universitas UMA Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K., M.S dan para wakil direktur, Ketua Program Studi Doktor Ilmu Pertanian UMA Bapak Prof. Ir. Zulkarnain, M.S., Ph.D dan Wakil Ketua DPRD Sumut Harun Mustafa Nasution dan anggota Komisi B DPRD Sumut Ahmad Hadian. Adapun yang menjadi MC pada kegiatan kuliah umum ini yaitu Ibu Zarina Alfandari. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Selanjutnya nya yaitu pembacaan Doa yang dibacakan oleh Bapak Dr. Hasrad Efendi Samosir, S.Ag., MA. Setelah itu penyerahan Cendramata oleh Rektor Universitas Medan Area Bapak Prof. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc.
Selanjutnya Sambutan Ketua Panitia Bapak Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH, Sambutan Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardhani, MS, Sambutan dan Pembukaan Acara oleh Rektor Universitas Medan Area Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.eng, M.Sc
Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh Narasumber Bapak Ir. AA. La Nyalla Mahmud Mattalitti dan sebagai moderator Ketua Prodi Magister Administrasi Publik Bapak Dr. Budi Hartono, M.Si.
Adapun dalam kesempatan itu, narasumber juga ingin menambahkan atau menyampaikan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintahan Sumut dan kepada lembaga DPD RI. Masyarakat, imbuhnya, memiliki banyak lahan sawit, selama ini pihaknya sudah suarakan ke Kementerian kemudian ke BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit). Kata dia, masyarakat berharap ada bagi hasil perkebunan yang adil, karena dirinya berpendapat bahwa inilah solusi yang paling adil bagi hasil perkebunan ini. Sebab, Sumut termasuk yang paling besar menghasilkan sawit.
Selama ini kebijakan pemerintah pusat dirasa tidak adil, imbuh Ahmad, sebab potongan dari ekspor sawit ditampung di BPDPKS tetapi penggunaannya sangat kecil sekali dikembalikan ke daerah alias kepada rakyat.
