Strategi Perkembangan E-Government di Indonesia

Definisi  E-Government 

Bank Dunia memberikan definisi tentang e-government sebagai pemanfaatan teknologi informasi oleh instansi pemerintah melalui Wide Area Network, Internet, Mobile Computing yang memiliki kemampuan untuk transformasi pelayanan yang lebih baik dari pemerintah kepada masyarakat, dunia bisnis dan dengan instansi pemerintah lainnya, serta dapat mengurangi korupsi, meningkatkan transparansi, kenyamanan, pertumbuhan pendapatan serta pengurangan biaya.

Dengan adanya e-government tidak hanya mengubah cara pelayanan publik tetapi juga hubungan mendasar antara warga dan pemerintah.

Warga negara tidak perlu datang ke kantor untuk mengurus keperluannya, namun cukup melalui media internet, hal ini untuk mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh warga tersebut.

E-Government di Indonesia mulai dilirik pada tahun 2001, yaitu sejak munculnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika), yang mana instruksi tersebut memerintahkan pemerintah untuk menggunakan teknologi telematika untuk mendukung good governance dan mempercepat proses demokrasi.

Namun pada perjalanannya pemanfaatan teknologi informasi belum maksimal, dikarenakan tidak mendapat dukungan serta respon dari segenap pemangku kepentingan pemerintah.

Dengan demikian, e-government dapat dijadikan sebagai salah satu alat untuk meningkatkan interaksi antara pemerintah dengan warganya dalam upaya meningkatkan demokrasi, karena itu merupakan jalan untuk meningkatkan pelayanan dan kepercayaan pada pemerintah dengan penekanan pada peningkatan kinerja di semua tingkatan pemerintahan.

Tantangan dalam Mengembangkan Konsep E-Government

Secara pokok ada tiga tantangan terbesar yang dihadapi oleh pemerintah maupun masyarakat dalam mengembangkan konsep e-government di negaranya masing-masing, yaitu:

1. Tantangan yang berkaitan dengan cara menciptakan dan menentukan kanal-kanal akses digital maupun elektronik yang dapat secara efektif dipergunakan oleh masyarakat maupun pemerintah.
2. Tantangan yang berkaitan dengan keterlibatan lembaga-lembaga lain di luar pemerintah, seperti halnya pihak komersial, swasta, maupun pihak-pihak non komersial lainnya dalam mengembangkan infrastruktur maupun suprastruktur e-government yang dibutuhkan.
3. Tantangan yang berkaitan dengan penyusunan strategi institusi terutama yang berkaitan dengan masalah biaya investasi dan operasional, sehingga program manajemen perubahan e-government dapat berjalan dengan lancar sesuai yang diinginkan.

Kesiapan dalam memanfaatkan Teknologi Informasi

Kesiapan dalam memanfaatkan teknologi informasi saat ini pada umumnya ditinjau dari beberapa aspek, yaitu:

1. E-Leadership

Aspek ini berkaitan dengan prioritas dan inisiatif negara di dalam mengantisipasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.

2. Infrastruktur Jaringan Informasi

Aspek ini berkaitan dengan kondisi infrastruktur telekomunikasi serta akses, kualitas, lingkup, dan biaya jasa akses.

3. Pengelolaan Informasi 

Aspek ini berkaitan dengan kualitas dan keamanan pengelolaan informasi, mulai dari pembentukan, pengelolaan, penyimpanan, sampai penyaluran dan distribusi nya.

4. Lingkungan Bisnis

Aspek ini berkaitan dengan kondisi pasar, sistem perdagangan, dan regulasi yang membentuk konteks bagi perkembangan bisnis teknologi informasi, terutama yang mempengaruhi kelancaran aliran informasi antara pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha, antar badan usaha, antara badan usaha dengan masyarakat, dan antar sesama masyarakat.

5. Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

Aspek ini berkaitan dengan difusi teknologi informasi di dalam kegiatan masyarakat baik itu perorangan maupun organisasi, serta sejauh mana teknologi informasi disosialisasikan kepada masyarakat melalui proses pendidikan.

Strategi Pengembangan E-Government di Indonesia

Sebagaimana dalam Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Strategi Pengembangan E-Government, terdapat beberapa strategi pokok pemerintah yaitu sebagai berikut:

1. Pengembangan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya serta terjangkau oleh masyarakat luas.
2. Penataan sistem manajemen dan proses kerja pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara holistik.
3. Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal.
4. Peningkatan peran serta dunia usaha dan pengembangan industri telekomunikasi dan teknologi informasi.
5. Pengembangan sumber daya manusia di pemerintahan dan peningkatan e-literacy masyarakat.
6. Pelaksanaan pengembangan secara sistematis melalui tahapan yang realistis dan terukur.

Kelemahan Implementasi E-Government di Indonesia

Dalam implementasi e-government di Indonesia, belum menunjukkan arah pembentukan e-government yang baik. Masih ada beberapa kelemahan yang menonjol, diantaranya yaitu:

1. Layanan yang diberikan melalui situs pemerintahan belum ditunjang oleh sistem manajemen dan proses kerja yang efektif, karena kesiapan peraturan, prosedur dan keterbatasan sumber daya manusia sangat membatasi penetrasi komputerisasi ke dalam sistem manajemen dan proses kerja pemerintah.
2. Belum adanya strategi, serta tidak memadainya anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan e-government pada masing-masing instansi.
3. Inisiatif dalam upaya e-government oleh instansi dilakukan secara sendiri-sendiri, dengan demikian sejumlah faktor seperti standarisasi keamanan informasi, otentikasi, dan berbagai aplikasi dasar yang memungkinkan interoperabilitas antar situs secara andal, aman, dan terpercaya untuk mengintegrasikan sistem manajemen dan proses kerja pada instansi pemerintah dalam pelayanan publik yang terpadu, kurang mendapatkan perhatian.
4. Pendekatan yang dilakukan secara sendiri-sendiri ini tidak cukup kuat untuk mengatasi kesenjangan kemampuan masyarakat untuk mengakses jaringan internet, sehingga jangkauan dari layanan publik yang dikembangkan menjadi terbatas.